💰 Pemangkasan DBH untuk Jakarta
cctvjalanan.web.id – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan pemerintah pusat akan memangkas Dana Bagi Hasil (DBH) yang dialokasikan untuk Jakarta.
Pemangkasan ini merupakan bagian dari kebijakan efisiensi nasional yang diumumkan melalui Badan Anggaran DPR RI.
“Ya, intinya Jakarta dalam kondisi apa pun, DBH dipotong tentu kita harus siap. Kebetulan nanti jam 4 rapat khusus mengenai ini. Saya ingin mendapatkan laporan terlebih dahulu dari Kepala Bapenda dan Sekda untuk bagaimana kita menghadapi ini,” kata Pramono di Koja, Jakarta Utara, Jumat (3/10/2025).
🏫 KJP dan KJMU Tidak Akan Terganggu
Meski menghadapi penyesuaian anggaran, Pramono memastikan program-program penting untuk masyarakat seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), serta program pendidikan lain tidak akan terganggu.
“Tentunya saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk KJP, KJMU, Pemutihan Ijazah, dan program-program yang berkaitan dengan kepentingan rakyat banyak agar tidak terganggu,” tegasnya.
Ia menambahkan, sektor pendidikan tetap menjadi prioritas utama. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menghitung ulang pembiayaan agar efisiensi tidak mengganggu layanan publik.
📉 Perubahan Signifikan Dana Transfer
Informasi pemangkasan DBH ini juga disampaikan oleh Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin.
Ia menyebutkan bahwa dana transfer yang semula ditargetkan sebesar Rp26 triliun kini hanya akan diterima sekitar Rp11 triliun, mengalami pemangkasan hingga Rp15 triliun.
“DBH kita akan berubah sekitar Rp15 triliun, yang tersisa Rp11 triliun. Tentu ini akan mengubah postur angka yang sangat signifikan perubahannya sementara kita sudah MoU KUA-PPAS dan menyusun RKA,” kata Khoirudin di DPRD DKI Jakarta, Selasa (30/9).
Pemangkasan ini memicu kekhawatiran akan mempengaruhi target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 yang dipatok sebesar Rp95 triliun.
🔎 Strategi Efisiensi Pemprov DKI
Pramono menyatakan Pemprov DKI Jakarta akan mengevaluasi pos-pos pengeluaran agar pemangkasan DBH tidak berdampak pada layanan publik.
Ia menegaskan, komitmen pemerintah adalah memastikan bahwa dana pendidikan tidak akan diubah.
Selain itu, Pramono mencontohkan langkah-langkah cepat dalam pembangunan seperti KLB (Kota Layak Bermukim) yang berhasil diselesaikan hanya dalam waktu 15 hari setelah sempat mandek selama 12 tahun.
“Jakarta ingin membangun tetap dengan terobosan-terobosan. Seperti KLB kemarin yang 12 tahun tidak selesai, sekarang 15 hari sudah diketok. Itu yang saya gunakan nanti untuk membangun Jakarta,” ungkapnya.
📈 Dampak terhadap Pembangunan Jakarta
Pemangkasan DBH diperkirakan akan menekan ruang fiskal Pemprov DKI Jakarta. Namun, Pramono optimistis efisiensi yang dilakukan dapat menjaga stabilitas pembangunan, terutama pada sektor-sektor penting seperti:
- Pendidikan dan kesejahteraan pelajar,
- Infrastruktur publik,
- Program kesehatan dan pemutihan ijazah,
- Peningkatan pelayanan publik lainnya.
Pemprov juga sedang menjajaki berbagai opsi untuk menjaga keberlanjutan proyek-proyek prioritas agar tidak tertunda.
🏛️ Peran DPRD dalam Mengawal Anggaran
Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, menegaskan pentingnya koordinasi antara eksekutif dan legislatif untuk menyesuaikan postur APBD 2026 dengan kondisi DBH yang dipangkas.
DPRD akan memastikan agar program-program prioritas bagi warga Jakarta tetap mendapatkan porsi anggaran yang memadai meskipun terjadi pengurangan transfer dana pusat.
🌟 Kesimpulan
Pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Jakarta menjadi tantangan serius bagi Pemprov DKI Jakarta.
Namun, Gubernur Pramono Anung menegaskan komitmen untuk tetap menjalankan KJP, KJMU, dan program pendidikan lainnya tanpa gangguan.
Dengan strategi efisiensi yang tepat, Pemprov DKI Jakarta berharap dapat menjaga kualitas pelayanan publik dan kelancaran pembangunan meskipun menghadapi keterbatasan fiskal.
Langkah cepat dan kolaborasi erat dengan DPRD akan menjadi kunci keberhasilan mengatasi tantangan ini.
Cek juga artikel paling top di platform seputardigital.web.id
About the Author
