cctvjalanan.web.id Pemerintah Kota Depok terus melakukan percepatan digitalisasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Sebagai bagian dari transformasi tata kelola pemerintahan modern, Pemkot Depok mulai mengoptimalkan penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) Segmen Pemerintah yang disediakan Bank BJB. Inisiatif ini didukung dengan perluasan berbagai kanal pembayaran digital yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.
Langkah tersebut menunjukkan komitmen Depok untuk mempercepat pemanfaatan teknologi sebagai pondasi utama pengelolaan keuangan yang lebih tertib, cepat, dan akuntabel. Dengan perkembangan sektor digital yang semakin pesat, pemerintah daerah dituntut adaptif sekaligus inovatif dalam menjalankan layanan publik.
Digitalisasi Jadi Fondasi Penting Tata Kelola Keuangan Modern
Sekretaris Daerah Kota Depok, Mangnguluang Mansur, menegaskan bahwa digitalisasi kini menjadi kebutuhan struktural dalam tata kelola pemerintahan. Tidak lagi diposisikan sekadar inovasi tambahan, digitalisasi justru menjadi fondasi dalam membangun keuangan daerah yang efisien.
Menurutnya, instrumen utama yang kini menjadi perhatian ialah pemanfaatan KKI untuk transaksi pemerintah. Penggunaan kartu kredit khusus instansi pemerintah dinilai dapat mempercepat proses pembayaran, mengurangi biaya administrasi, dan meningkatkan aspek keamanan.
Ia menjelaskan bahwa sistem keuangan manual memiliki risiko kesalahan, keterlambatan pembayaran, serta peluang terjadinya fraud. Dengan hadirnya KKI, mekanisme pembayaran lebih teratur, terekam secara digital, serta mudah diaudit.
Kartu Kredit Indonesia dan Kanal Pembayaran Digital Jadi Andalan Baru
Transformasi yang diusung Pemkot Depok tidak hanya sebatas penggunaan KKI. Pemerintah kota turut memperluas pemanfaatan berbagai kanal pembayaran digital seperti QRIS, virtual account, layanan e-commerce, uang elektronik, dan mesin EDC. Jangkauan kanal ini semakin luas seiring meningkatnya kebutuhan transaksi cepat dan minim risiko.
QRIS, misalnya, memungkinkan pembayaran dilakukan dengan satu kode universal, sehingga pemerintah daerah bisa bertransaksi langsung dengan vendor secara praktis. Virtual account mempermudah pencatatan pembayaran secara real-time, sedangkan kanal e-commerce memfasilitasi pembelian barang pemerintah dengan proses yang terdokumentasi lebih transparan.
Penggunaan kanal tersebut memberi sejumlah manfaat:
- meminimalkan potensi penyalahgunaan anggaran,
- mempercepat integrasi sistem laporan,
- memudahkan rekonsiliasi keuangan antar perangkat daerah,
- serta menurunkan biaya operasional transaksi.
Semua aspek ini menjadi pondasi penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang efisien.
Sinergi Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, dan Perbankan
Agung—sapaan akrab Sekda sekaligus Ketua Harian Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Depok—menekankan bahwa transformasi digital tidak dapat berjalan sendiri. Diperlukan sinergi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, dan regulator untuk memastikan implementasi di lapangan berjalan efektif.
Satgas P2DD menjadi mitra strategis dalam mengawal kebijakan digitalisasi. Dengan asistensi regulasi, dukungan teknis, serta pembinaan dari pemerintah pusat, percepatan digital di daerah bisa terus dipertahankan.
Selain itu, kerja sama dengan perbankan seperti Bank BJB membantu menghadirkan fasilitas transaksi yang lebih adaptif terhadap kebutuhan pemerintahan modern. Bank turut mendukung dalam hal keamanan sistem, edukasi penggunaan, serta integrasi layanan.
Kolaborasi ini sangat penting agar seluruh perangkat daerah memiliki pemahaman yang sama. Dengan demikian, setiap OPD mampu menerapkan sistem digital secara konsisten tanpa kembali pada metode manual yang cenderung memakan waktu.
Pertemuan Tingkat Tinggi sebagai Momentum Penguatan Kebijakan
Acara High Level Meeting dan Capacity Building TP2DD Kota Depok menjadi momen penting untuk menyatukan pemahaman seluruh perangkat daerah. Pertemuan ini bukan sekadar forum diskusi, namun juga ruang untuk menyusun langkah-langkah strategis agar transformasi digital keuangan berjalan lebih cepat dan terukur.
Melalui kegiatan tersebut, perangkat daerah dapat:
- memahami standar baru digitalisasi keuangan,
- memperoleh panduan teknis implementasi KKI,
- meningkatkan literasi digital ASN,
- serta menyesuaikan prosedur kerja dengan sistem keuangan berbasis elektronik.
Pemkot Depok berharap pertemuan semacam ini mampu menjaga ritme percepatan transformasi digital agar tidak melemah. Konsistensi sangat diperlukan mengingat digitalisasi adalah proses berkelanjutan, bukan kebijakan satu kali.
Menuju Ekosistem Keuangan Daerah yang Sepenuhnya Digital
Dengan visi Depok sebagai kota modern dan maju, pembangunan ekosistem digital menjadi langkah wajib. Pemerintah kota menargetkan seluruh proses keuangan, mulai dari penganggaran hingga pelaporan, berlangsung secara digital penuh.
Agung menyampaikan bahwa transformasi ini bukan hanya mendukung efisiensi internal pemerintahan, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Transaksi daerah yang lebih cepat akan mempercepat pelaksanaan program, sementara transparansi mendorong naiknya kepercayaan publik.
Penguatan ekosistem ini juga diarahkan untuk menyokong agenda nasional menuju Indonesia Emas 2045. Pemerintah pusat menargetkan seluruh daerah mampu menerapkan sistem pembayaran digital sebagai standar baru pelayanan publik.
Penutup: Depok Mantapkan Langkah Menuju Pemerintahan Berbasis Digital
Komitmen Pemkot Depok terhadap penggunaan KKI dan kanal pembayaran digital menunjukkan arah yang jelas menuju tata kelola keuangan modern. Dengan sinergi kuat lintas instansi, peningkatan kapasitas SDM, serta dukungan teknologi yang semakin matang, Depok berada pada jalur yang tepat untuk memperkuat reformasi birokrasi dan mempercepat pembangunan.
Transformasi digital bukan sekadar proyek jangka pendek, tetapi agenda besar yang akan menentukan kualitas pelayanan pemerintah ke depan. Jika konsistensi dijaga, Depok dapat menjadi salah satu model terbaik penerapan digitalisasi keuangan daerah di Indonesia.

Cek Juga Artikel Dari Platform beritagram.web.id
